Image default
Metropolitan

Jumlah Rombongan Kini Bisa Lebih Dari 5 Orang Anies Ubah Peraturan Gubernur Perjalanan Dinas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Perubahan terlihat pada pasal 5 Pergub tersebut soal jumlah rombongan. Dalam pasal 5, tepatnya pada ayat (2), disisipkan ayat (2a). Pada ayat (2), perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak diikuti lima orang termasuk pimpinan rombongan, atau sesuai dokumen pendukung.

Sedangkan pada ayat (2a), ketentuan jumlah rombongan seperti yang diatur pada ayat (2) bisa dikecualikan, dengan persetujuan tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Mawardi menjelaskan, rombongan yang melakukan perjalanan dinas seperti misi budaya dan sepak bola, SKPD yang bersangkutan diperkenankan membawa anggota lebih dari lima orang. Tapi, komposisi jumlah orang yang diizinkan berangkat harus atas persetujuan Gubernur DKI Jakarta atau Sekda DKI.

"Apabila kayak sepak bola, misi budaya, nggak mesti sejumlah itu. Bisa lebih. Main bola kan minimal 11 orang. Harus ada persetujuan dari pimpinan. Misalnya Sekda, kalau pak Gubernur kan izinnya hanya eselon I dan II," ucap Mawardi saat dihubungi, Senin (2/12/2019). Berikut bunyi Pasal 5 Pergub tersebut. Pasal 5 (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan persyaratan:

A. perjalanan dinas/kegiatan sangat diperlukan bagi kepentingan negara/daerah; dan B. penggunaan biaya secara hemat, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. (2) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

(2a) Ketentuan jumlah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan persetujuan tertulis dart Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai tingkatannya. (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal hal yang sangat penting dan/atau tidak memungkinkan untuk ditinggalkan dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Berita Terkait

Helm Proyek buat SMP & SMK Rp 34 Miliar Temuan Baru Anggaran Janggal Dinas Pendidikan DKI

Maya Rosfi'ah

Seteru dengan YouTuber Kasus Laporan Keuangan 8 Masalah Garuda Indonesia di Bawah Ari Askhara

Maya Rosfi'ah

Aniaya ART Hingga Tewas karena Masalah Sepele, Majikan: Dia Menyiksa Diri Sendiri

Maya Rosfi'ah

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Penggelapan & Perusakan Kapal Jasa Marine Offshore Malaysia

Maya Rosfi'ah

1.147 Warga Cipinang Mengungsi Akibat Banjir

Maya Rosfi'ah

Manajemen Siap Berikan Bantuan buat Keluarga Korban Insiden GrabWheels

Maya Rosfi'ah

9.642 Kendaraan Diminta Putar Balik menuju Jakarta Hendak Mudik

Maya Rosfi'ah

Tanggapan PT KCI Soal Viralnya Penumpang yang Didorong Petugas agar Bisa Masuk menuju KRL

Maya Rosfi'ah

3 Diantaranya Dinikahi Siri Lalu Diperas Pengemudi Taksi Online Tiduri 14 Mantan Penumpangnya

Maya Rosfi'ah

Leave a Comment